KOMUNIKASI DENGAN KOMITE AUDIT

       Seksi ini menetapkan persyaratan bagi auditor untuk menentukan bahwa masalah masalah tertentu yang bersangkutan dengan pelaksanaan audit dikomunikasikan kepada orang yang memiliki tanggung jawab pengawasan dalam proses pelaporan keuangan. Untuk tujuan Seksi ini, penerima komunikasi disebut dengan komite audit (audit committee). Komite audit atau pihak yang secara formal ditunjuk untuk mengawasi proses pelaporan keuangan yang bertanggung jawab kepada badan yang setara dengan komite audit (seperti komite keuangan atau komite anggaran) dan semua perikatan dengan Bapepam.

Seksi ini mengharuskan auditor menjamin bahwa komite audit menerima informasi tambahan tentang lingkup dan hasil audit yang dapat membantu komite audit dalam mengawasi pelaporan keuangan dan proses pengungkapan yang menjadi tanggung jawab manajemen. Seksi ini tidak mengharuskan komunikasi dengan manajemen; namun, Seksi ini tidak menghalangi komunikasi dengan manajemen atau individu lain dalam intitas yang menurut pertimbangan auditor, dapat memperoleh menfaat dari komunikasi ini.

Komunikasi dapat berbentuk lisan atu tertulis. Jika informasi dikomunikasikan secara lisan, auditor harus mendokumentasikan komunikasi tersebut dengan catatan atau memo memadai dalam kertas kerja. Bila auditor berkomunikasi dalam bentuk lisan, laporn harus menunjukan bahwa hal itu hanya dimaksudkan untuk digunakan ileh komite audit atau dewan komisaris dan, jika diperlukan, oleh manajemen.

Komunikasi yang ditentukan dalam Seksi ini bersifat insidental dalam perikatan audit. Oleh karena itu, komunikasi tidak diharuskan terjadi sebelum diterbitkannya laporan auditor atas laporan keuangan entitas, sepanjang komunikasi dilakukan tepat waktu. Namun dapat terjadi, menurut pertimbangan auditor, diperlukan pembahasan tentang masalah tertentu dengan komite audit sebelum penerbitan laporan auditor.

Mungkin sudah semestinya jika manajemen melakukan komunikasi dengan komite audit tentang masalah tertentu yang dijelaskan dalam seksi ini. Dalam keadaan tersebut, auditor harus puas bahwa komunikasi telah benar-benar terjadi. Umumnya, tidaklah perlu untuk mengulangi komunikasi maslah yang selalu terjadi berulang setiap tahun. Namun, secara berkala, auditor harus mempertimbangkan apakah semestinya dan tepat waktu untuk melaporkan maslah tersebut, dengan adanya perubahan komite audit atau hanya karena berlalunya waktu. Akhirnya, Seksi ini tidak dimaksudkan untuk membatasi komunikasi masalah lain.

Masalah Yang Dikomunikasikan

1.      Tanggung Jawab Auditor Berdasarkan Standar Auditing yang Ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia

Audit yang dilaksanakan berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia dapat ditujukan ke berbagai masalah yang menjadi kepentingan komite audit. Sebagai contoh, komite audit biasanya berkepentingan dengan pengendalian intern dan apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Agar komite audit memahami sifat keyakinan yang diberikan oleh suatu audit, auditor harus mengkomunikasikan tingkat tanggung jawab yang dipikulnya mengenai masalah-masalah tersebut berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia. Juga penting bagi komite audit untuk memahami bahwa standar auditing yang ditetapkan Ikatan Akuntan Indonesia didesain untuk memperoleh keyakinan memadai, bukan mutlak, atas laporan keuangan.

2.      Kebijakan Akuntansi Siginifikan

Auditor harus menentukan bahwa komite audit mendapatkan informasi tentang pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi atau pelaksanaannya.  Auditor juga harus menentukan bahwa komite audit mendapatkan informasi tentang metode yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan transaksi signifikan yang tidak biasa dan dampak kebijakan akuntansi signifikan untuk isu akuntansi yang baru atau kontroversial yang belum ada panduan atau kesepakatan mengenai perlakuan akuntansinya dari badan berwnang. Sebagai contoh, mungkin terdapat isu akuntansi signifikan dalam bidang seperti pengakuan pendapatan, pendanaan tidak disajikan di neraca (off-balance sheet financing), dan akuntansi untuk investasi ekuitas (equity investment).

3.      Pertimbangan Manajemen dan Estimasi Akuntansi

Estimasi akuntansi merupakan bagian terpadu dari laporan keuangan yang disusun oleh manajemen dan didasarkan atas pertimbangan kini manajemen. Pertimbangan tersebut biasanya didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman tentang peristiwa sekarang dan masa lalau serta asumsi tentang peristiwa masa yang akan datang. Estimasi akuntansai tertentu sangat sensitif karena estimasi tersebut signifikan bagi laporan keuangan dan karena kemungkinan bahwa peristiwa masa yang akan datang yang mempengaruhinya dapat sangat berbeda dari pertimbangan sekarang manajemen. Auditor harus menentukan komite audit mendapatkan informasi tentang proses yang digunakan oleh manajemen dalam merumuskan estimasi akuntansi yang sangat sensitif tersebut dan tentang dasar yang dipakai oleh auditor dalam menyimpulkan kewajaran estimasi tersebut.

4.      Penyesuaian Audit Signifikan

Auditor harus memberikan informasi kepada audit tentang penyesuaian yang timbul dari audit yang menurut pertimbangannya dapat berdampak signifikan atas proses pelaporan entitas, baik secara individu atau secara bersama-sama. Untuk tujuan Seksi ini, penyesuaian audit, baik yang dicatat maupun yang tidak dicatat oleh entitas, merupakan koreksi yang disusulkan terhadap laporan keuangan yang menurut pertimbangan auditor, mungkin tidak akan terdeteksi kecuali melalui prosedur audit yang dilaksanakan. Masalah yang menjadi dasar penyesuaian yang disusulkan oleh auditor, namun tidak dicatat oleh entitas dapat secara potensial menyebabkan salah saji material dalam laporan keuangan masa yang akan datang, meskipun auditor berkesimpulan bahwa penyesuaian tersebut tidak material bagi laporan keuangan sekarang.

5.      Informasi Lain dalam Dokumen yang Berisi Laporan Keuangan Auditan

Komite audit seringkali mempertimbangkan informasi yang disusun oleh manajemen yang menyertai laporan keuangan entitas. Perusahaan tertentu yang menyerahkan laporan kepada Bapepam diharuskan untuk menyajikan informasi “Analisis dan Pembahasan Umum oleh Manajemen” terhadap kondisi keuangan dan hasil usaha dalam laporan tahunan kepada pemegang saham. SA Seksi 550 [PSA No. 44] Informasi Lain dalam Dokumen yang Berisi Laporan Keuangan Auditan menetapkan tanggung jawab auditor untuk informasi semacam itu. Auditor harus membicarakan dengan komite audit mengenai tanggung jawabnya atas informasi lain dalam dokumen yang berisi laporan keuangan auditan, dan prosedur yang telah dilaksanakan, serta hasilnya.

6.      Ketidaksepakatan dengan Manajemen

Ketidaksepakatan dengan manajemen dapat terjadi sehubungan dengan penerapan prinsip akuntansi terhadap transaksi dan peristiwa khusus entitas serta basis yang digunakan oleh manajemen untuk membuat estimasi akuntansi. Ketidaksepakatan dapat juga timbul berkaitan dengan lingkup audit, pengungkapan yang dicantumkan dalam laporan keuangan entitas, serta kata-kata yang digunakan oleh auditor dalam laporan auditnya. Auditor harus membahas dengan komite audit setiap ketidaksepakatannya dengan manajemen, baik yang dapat diselesaikan dengan memuaskan maupun yang tidak, tentang masalah-masalah yang secara individual maupun bersama-sama signifikan terhadap laporan keuangan entitas atau laporan auditor. Untuk tujuan Seksi ini, ketidaksepakatan tidak mencakup perbedaan pendapat berdasarkan fakta yang tidak lengkap atau informasi awal yang dapat diselesaikan kemudian.

7.      Konsultasi dengan Akuntansi Lain

Dalam beberapa hal, manajemen dapat memutuskan untuk berkonsultasi dengan akuntan lain tentang masalah auditing dan akuntansi. Bila auditor mengetahui bahwa konsultasi semacam ini terjadi, ia harus membahas dengan komite audit mengenai pandangannya terhadap masalah signifikan yang dikonsultasikan oleh manajemen

8. Isu Utama yang Dibicarakan dengan Manajemen sebelum Keputusan Mempertahankan Auditor

Auditor harus membahas dengan komite audit mengenai isu utama yang telah dibahas dengan manajemen yang berkaitan dengan usaha mula-mula atau usaha selanjutnya untuk tetap mempertahankan penggunaan jasa auditor tersebut termasuk, diantarannya, pembahasan mengenai penerapan prinsip akuntansi dan standar auditing.

9.      Kesulitan yang Dijumpai dalam Pelaksanaan Audit

Auditor harus memberikan informasi kepada komite audit bila terdapat kesulitan serius yang dijumpainya dalam berhubungan dengan manjemen mengenai pelaksanaan audit. Hal ini termasuk, diantaranya, penundaan yang tidak beralasan oleh manajemen mengenai saat dimulainya audit atau penyediaan informasi yang diperlukan, dan apakah jadwal waktu yang dibuat oleh manajemen masuk akal dalam keadaan tersebut. Masalah lain yang mungkin dijumpai oleh auditor adalah tidak tersedianya personel klien dan kegagalan personel klien untuk menyelesaikan daftar yang dibuat klien pada waktunya, jika auditor menganggap masalah ini signifikan, ia harus memberitahu komite audit.

PROSEDUR AUDIT DALAM PERIODE KEMUDIAN

   Sesudah tanggal neraca, auditor masih membutuhkan waktu untuk melengkapi berbagai tahap pekerjaan audit. Periode ini disebut periode kemudian (subsequent period) dan diperluas sampai saat atau tanggal diterbitkannya laporan audit. Lama periode ini tergantung atas praktik pelaksanaan audit dan bervariasi mulai dari periode yang relatif singkat (pendek) sampai ke periode satu atau beberapa bulan. Tidak semua prosedur audit dilaksanakan pada waktu yang bersamaan dan beberapa tahap audit dilaksanakan selama periode kemudian, sedangkan tahap-tahap lain sebagian besar telah dilaksanakan pada atau sebelum tanggal neraca. Pada saat audit mendekati tahap penyelesaian, auditor akan memusatkan perhatiannya terhadap masalah-masalah auditing dan pelaporannya yang belum dapat diselesaikan dan auditor sudah tidak diharapkan untuk melaksanakan review lanjutan atas berbagai masalah yang sudah dapat diselesaikan melalui penerapan prosedur audit sebelumnya.  

Beberapa prosedur khusus diterapkan untuk transaksi yang terjadi sesudah tanggal neraca seperti :

• pengujian data untuk meyakinkan bahwa penentuan pisah bata (cutoff) telah dilakukan dengan semestinya dan
• pengujian data yang memberikan informasi yang dapat membantu auditor dalam mengevaluasi aktiva dan utang pada tanggal neraca.

Di samping itu, auditor harus melaksanakan prosedur audit lain dalam hubungannya dengan periode sesudah tanggal neraca dengan tujuan untuk memastikan terjadinya peristiwa kemudian yang mungkin memerlukan penyesuaian atau pengungkapan yang cukup penting untuk kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Prosedur ini harus dilaksanakan pada saat atau mendekati saat penyelesaian pekerjaan lapangan. Secara umum auditor harus:

1.      Membaca laporan keuangan interim yang terakhir; membandingkan laporan keuangan interim dengan laporan keuangan yang akan dilaporkan; dan membuat berbagai perbandingan lainnya yang dipertimbangkan cukup memadai sesuai dengan kondisi yang ada. Dalam rangka menjadikan pelaksanaan prosedur tersebut bermanfaat untuk mencapai tujuan tersebut, auditor harus meminta keterangan kepada pejabat atau eksekutif lain yang bertanggung jawab atas masalah akuntansi dan keuangan mengenai apakah laporan keuangan interim yang telah disusun dengan menggunakan dasar seperti yang telah digunakan untuk menyusun laporan keuangan auditan.

2.      Meminta keterangan dan membicarakan dengan pejabat atau eksekutif yang bertanggung jawab atas masalah keuangan dan akuntansi (terbatas pada lokasi utama, jika semestinya demikian) tentang:

·         Apakah ada utang bersyarat yang cukup besar atau komitmen yang terjadi pada tanggal neraca yang dilaporkan atau pada tanggal pertanyaan diajukan.

·         Apakah ada perubahan yang cukup signifikan dalam modal saham, utang jangka panjang, atau modal kerja sampai pada tanggal pertanyaan diajukan.

·         Status sekarang mengenai unsur, dalam laporan keuangan yang dilaporkan, yang dipertanggungjawabkan berdasarkan data sementara, awal, atau data yang tidak konklusif.

·         Apakah penyesuaian (adjustment) yang tidak biasanya terjadi telah dibuat selama periode dari tanggal neraca sampai dengan tanggal pertanyaan diajukan.

3.   Membaca notulen rapat para pemegang saham, direktur, komite resmi lainnya; apabila notulen rapat tidak tersedia, auditor meminta keterangan mengenai masalah yang dibicarakan dalam rapat tersebut.

4.   Meminta keterangan kepada konsultan hukum klien tentang adanya tuntutan hukum,  klaim, dan keputusan pengadilan.

5.      Mendapatkan surat representasi dari pejabat yang berwenang, umumnya adalah presiden direktur dan direktur keuangan, yang bertanggal sama dengan tanggal laporan audit, tentang apakah setiap peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan yang dilaporkan oleh auditor independen, menurut pandangan para eksekutif tersebut akan memerlukan penyesuaian atau pengungkapan dalam laporan-laporan tersebut. Auditor dapat memilih untuk meminta klien memasukkan representasi mengenai pengungkapan masalah yang signifikan kepada auditor dalam pelaksanaan prosedur-prosedur dari subparagraf (a) dan (b) di atas serta (f) di bawah ini. Lihat SA Seksi 333 [PSA No. 17] Representasi Manajemen.

6. Meminta keterangan tambahan atau melaksanakan beberapa prosedur yang dipertimbangkan perlu dan semestinya untuk menjawab pertanyaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan prosedur, permintaan keterangan, dan pembicaraan yang telah dilaksanakan.

SUBSEQUENT EVENT

Tanggung jawab auditor untuk menilai kewajaran laporan keuangan klien tidak terbatas pada pemeriksaan atas peristiwa dan transaksi yang terjadi hingga tanggal neraca. Kerangka waktu untuk peristiwa kemudian berlangsung dari tanggal neraca sampai penerbitan laporan auditor.

Jenis-Jenis peristiwa kemudian :

·         Peristiwa kemudian jenis 1

Memberikan bukti tambahan berkenaan dengan kondisi yang ada pada tanggal neraca dan mempengaruhi estimasi yang inheren dalam proses penyusunan laporan keuangan. Peristiwa jenis ini memerlukan penyesuaian atas laporan keuangan.

·         Peristiwa kemudian jenis 2

Memberikan bukti berkenaan dengan kondisi yang tidak ada pada tanggal neraca tetapi muncul setelah tanggal itu. Peristiwa jenis ini memerlukan pengungkapan dalam laporan, atau dalam kasus yang sangat material, menyertakan data pro-forma pada laporan keuangan.

KERUGIAN KONTINJENSI

Kerugian kontingensi (loss contiengencies) adalah situasi yang melibatkan ketidakpastian atas kemungkinan terjadinya kerugian. Kewajiban yang terjadi sebagai akibat dari kerugian kontinjensi menurut defenisinya disebut sebagai kewajiban kontinjen. Kewajiban kontijen (contiegencies liabilities) adalah kewajiban yang bergantung pada terjadinya atau tidak terjadinya satu atau lebih kejadian di masa depan untuk mengkonfirmasi jumlah hutang, pihak yang dibayar, tangal pembayaran, atau keberadaannya.

Apabila terdapat kerugian kontinjensi, maka kemungkinan bahwa kejadian di masa depan akan menguatkan terjadinya kewajiban dapat berkisar dari sangat mungkin hingga kurang mungkin.

           

            Pengakuan Kerugian Kontinjensi

Banyak peristiwa masa lalu yang dapat menimbulkan kewajiban kini. Walaupun demikian, dalam beberapa peristiwa yang jarang terjadi, misalnya dalam tuntutan hukum, dapat timbul perbedaan pendapat mengenai apakah peristiwa tertentu sudah terjadi atau apakah peristiwa tersebut menimbulkan kewajiban kini. Jika demikian halnya, perusahaan menentukan apakah kewajiban kini telah ada pada tanggal neraca dengan mempertimbangkan semua bukti yang tersedia, termasuk misalnya pendapat ahli. Bukti yang dipertimbangkan mencakup, antara lain, bukti tambahan yang diperoleh dari peristiwa setelah tanggal neraca. Atas dasar bukti tersebut, apabila besar kemungkinan bahwa kewajiban kini belum ada pada tanggal neraca, pemerintah mengungkapkan adanya kewajiban kontingensi. Pengungkapan tidak diperlukan jika kemungkinan arus keluar sumber daya kecil. Kewajiban kontingensi dapat berkembang ke arah yang tidak diperkirakan semula. Oleh karena itu, kewajiban kontingensi harus terus-menerus dikaji ulang untuk menentukan apakah tingkat kemungkinan arus keluar sumber daya bertambah besar (probable). Apabila kemungkinan itu terjadi, maka manajemen akan mengakui kewajiban diestimasi dalam laporan keuangan periode saat perubahan tingkat kemungkinan tersebut terjadi, kecuali nilainya tidak dapat diestimasikan secara andal. Pengukuran Besaran kewajiban kontingensi tidak dapat diukur secara eksak. Untuk itu diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten. Penyajian dan Pengungkapan Kewajiban kontingensi tidak disajikan pada neraca , namun demikian perusahaan harus mengungkapkan kewajiban kontingensi pada Catatan atas Laporan Keuangan untuk setiap jenis kewajiban kontingensi pada tanggal neraca.

Pengukuran kerugian kontinjensi

Besaran kewajiban kontingensi tidak dapat diukur secara eksak. Untuk itu diperlukan pertimbangan profesional oleh pihak yang berkompeten

Penyajian dan Pengungkapan Kerugian Kontinjensi

Kewajiban kontingensi tidak disajikan pada neraca, namun demikian harus mengungkapkan kewajiban kontingensi pada Catatan atas Laporan Keuangan untuk setiap jenis kewajiban kontingensi pada tanggal neraca

Pengungkapan tersebut dapat meliputi :

Ø  karakteristik kewajiban kontingensi;

Ø  estimasi dari dampak finansial yang diukur;

Ø  indikasi tentang ketidakpastian yang terkait dengan jumlah atau waktu arus keluar sumber daya;

Økemungkinan penggantian oleh pihak ketiga

PROSEDUR PENYELESAIAN AUDIT

1. Menelaah Kewajiban Bersyarat
Kewajiban bersyarat adalah kemungkinan potensi kewajiban di masa mendatang kepada pihak ketiga untuk jumlah yang tidak diketahui sebagai akibat aktivitas yang telah terjadi. Tiga kondisi yang menyebabkan adanya kewajiban bersyarat :

• Terdapat kemungkinan pembayaran dimasa dating kepada pihak ketiga akibat kondisi saat ini
• Terdapat ketidakpastian atas jumlah pembayaran di masa mendatang tersebut
• Hasilnya akan ditentukan oleh peristiwa di masa datang

Prosedur Audit :

1. Tanya jawab dengan manajemen (lisan atau tulisan) mengenai kemungkinan adanya kewajiban bersyarat yang belum dicatat.
2. Telaah surat ketepatan pajak tahun berjalan dan tahun lalu untuk melihat penyelesaian perselisihan atas pajak penghasilan. 
3. Telaah notulen rapat direksi dan komisaris serta pemegang saham atas adanya indikasi tuntutan atau kewajiban lain
4. Analisa beban hukum untuk periode yang diaudit dan telaah faktur dan pernyataan dari penasihat hokum atas adanya indikasi kewajiban bersyarat, khususnya tuntutan dan penetapan pajak yang ditunda.
5. Dapatkan konfirmasi dari seluruh pengacara utama yang melaksanakanjasa pelayanan hokum kepada klien mengenai status pending litigation atau kewajiban bersyarat lainnya
6. Telaah kertas kerja yang ada mengenai informasi yang menunjukkan potensi hal bersyarat
7. Dapatkan letter of credit sedekat mungkin dari tanggal neraca dan dapatkan konfirmasi atas saldo yang digunakan maupun yang belum digunakan

Kalau auditor menyimpulkan bahwa terdapat kewajiban bersyarat, dia harus mengevaluasi signifikasi dari potensi kewajiban dan sifat pengungkapan yang diperlukan dalam laporan keuangan.


2. Tinjau Risalah RapatNotulen rapat pemegang saham, dewan komisaris, dan subkomitenya, seperti komite keuangan dan komite audit, dapat memuat hal-hal yang mempunyai signifikansi audit. Pembacaan notulen rapat biasanya dilakukan segera setelah hal itu tersedia, guna memberikan auditor kesempatan maksimum untuk menilai signifikansi auditnya. Pembacaan notulen rapat oleh auditor harus didokumentasikan dalam kertas kerja


3. Melaksanakan Prosedur Analitis Akhir
Prosedur analitis disyaratkan dalam penyelesaian audit sebagai review keseluruhan atas laporan keuangan. SAS 56 (AU 329.22) menyatakan bahwa tujuan dari review keseluruhan adalah untuk membantu auditor menilai kesimpulan yang dicapai dalam audit dan dalam mengevaluasi penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Berbagai prosedur analitis dapat digunakan.

Prosedur itu harus :

• Diterapkan pada bidang-bidang audit yang kritis yang diidentifikasi selama audit
• Didasarkan atas laporan keuangan sesudah semua penyesuaian dan reklasifikasi audit telah diakui

4. Lakukan Prosedur Untuk Mengidentifikasi Kontinjensi Kerugian
Apa yang harus diketahui adalah apakah ada kemungkian besar bahwa suatu kewajiban telah terjadi. Konsep dan prosedur akuntansi yang berkaitan dengan pos-pos kontijensi relatif masih baru dan belum terselesaikan. Para akuntan yang berpraktek mengungkapkan keprihatinan atas keberagaman yang terjadi atas penafsiran reasonable, reasonably possible, dan remote.


5. Melakukan Review atas Peristiwa Kemudian
Tanggung jawab auditor untuk menilai kewajaran laporan keuangan klien tidak terbatas pada pemeriksaan atas peristiwa dan transaksi yang terjadi hingga tanggal neraca. AU 560, Subsequent Events, menyatakan bahwa auditor juga mempunyai tanggung jawab spesifik atas peristiwa dan transaksi yang :

• mempunyai pengaruh material terhadap laporan keuangan 
• terjadi sesudah tanggal neraca tetapi sebelum penerbitan laporan keuangan serta laporan auditor

Auditor harus mengidentifikasi dan mengevaluasi peristiwa kemudian sampai tanggal laporan auditor, yang biasanya merupakan akhir dari pekerjaan lapangan. Tanggung jawab ini dapat dilaksanakan dalam dua cara berikut : 

• Mewaspadai peristiwa kemudian dalam melaksanakan pengujian substantif akhir tahun seperti pengujian pisah batas dan mencari kewajiban yang belum tercatat 
• Melaksanakan prosedur audit yang ditetapkan dalam AU 560.12

6. Mendapatkan Surat Representasi Klien
Auditor diwajibkan untuk mendapatkan representasi tertulis tertentu dari manajemen dalam memenuhi sandar ketiga pekerjaan lapangan. Hal ini dapat dicapai melalui surat representasi manajemen, yang umumnya dikenal sebagai surat rep. AU 333 menjelaskan bahwa representasi merupakan bagian dari barang bukti tetapi bukan pengganti penerapan prosedur audit yang diperlukan untuk mendapatkan dasar yang layak atas suatu pendapat. Surat representasi itu harus mencakup representasi mengenai :

• Laporan keuangan
• Kelengkapan informasi
• Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan
• Peristiwa kemudian

PROSEDUR SUBTANTIF DAN ANALITIS UNTUK PENGGAJIAN

A.     PROSEDUR SUBTANTIF UNTUK PENGGAJIAN

Prosedur Substantif	Tujuan Audit Primer
Melakukan prosedur analitis Menyelidiki fluktuasi gaji, upah, dan komisi. Mendapatkan ringkasan jumlah kompensasi petugas dan melacak  otorisasi	keberadaan dan terjadinya kelengkapan ketepatan
Menguji beban gaji akrual akhir periode	keberadaan dan terjadinya kelengkapan ketepatan cut off
Perhitungan uji kompensasi di bawah profit sharing atau rencana bonus Test commissions earnings Test pension obligations	ketepatan

Prosedur analitis untuk penggajian dan kepegawaian

Prosedur Analitis	Kekeliruan yang mungkin
Bandingkan saldo perkiraan beban gaji dengan tahun lalu ( disesuaikan untuk peningkatan tingkat upah dan peningkatan volume )	Salah saji perkiraan beban gaji.
Bandingkan tenaga kerja langsung sebagai persentase dari penjualan dengan tahun lalu,	Salah saji tenaga kerja langsung.
Bandingkan beban komisi sebagai persentase dari penjualan dengan tahun lalu.	Salah saji beban komisi.
Bandingkan beban pajak ditanggung perusahaan sebagai persentase dari gaji dan upah dengan tahun lalu ( disesuaikan untuk perubahan dalam tarif pajak)	Salah saji beban pajak ditanggung perusahaan
Bandingkan perkiraan utang pajak penghasilan pegawai dengan tahun lalu.	Salah saji utang pajak penghasilan pegawai.

PEMISAHAN FUNGSI PENGGAJIAN

Siklus penggajian dan kepegawaian meliputi penggunaan tenaga kerja dan pembayaran ke semua pegawai, tanpa memperhatikan klasifikasi atau metode penentuan kompensasi. Siklus ini penting, karena :

·         Gaji, upah dan pajak penghasilan pegawai, dan beban pegawai lainnya merupakan komponen utama pada kebanyakan perusahaaan.

·         Beban tenaga kerja merupakan pertimbangan penting dalam penilaian persediaan dalam perusahaan manufaktur dan konstruksi, yang bahwa klasifikasi dan alokasi beban upah yang tidak pantas dapat menyebabkan salah saji laba bersih secara material.

·         Penggajian merupakan bidang yang menyebabkan pemborosan sejumlah sumber daya perusahaan karena in-efisiensi atau pencurian melalui fraud.

Siklus penggajian dan kepegawaian dimulai dengan merekrut pegawai dan berakhir dengan pembayaran kepada pegawai atas jasa yang diberikan dan kepada pemerintah dan lembaga lainnya atas pajak penghasilan dan kenikmatan pegawai yang terhutang. Diantara keduanya, siklus ini mencakup perolehan jasa dari pegawai sesuai dengan tujuan perusahaan dan akuntansi untuk jasa tersebut dengan cara yang semestinya.

1.      Kepegawaian Dan Penempatan Pegawai

Bagian kepegawaian menyediakan sumber yang independen untuk wawancara dan perekrutan pegawai. Bagian ini iuga merupakan sumber catatan yang independen untuk verifikasi intern atas informasi upah. Informasi yang bermanfaat bagi auditor adalah antara lain :

a.      Catatan pegawai (personnel record)

catatan yang berisi data seperti tanggal bekerja, investigasi pegawai, tarif pembayaran, pengurangan yang diotorisasi, penilaian pekerja, dan pemberhentian pegawai.

b.      Formulir otorisasi pengurangan (deduction authorization form)

formulir otorisasi pengurangan gaji, mencakup jumlah yang bebas pemotongan pajak, ASTEK, pensiun dan asuransi.

c.       Formulir otorisasi tarif (rate authorization form)

formulir yang mengotorisasi tingkat/tarif gaji.

d.      Pengendalian Internal

pengandalian internal yang paling penting dalam kepegawaian meliputi metode formal dalam member tahu petugas pengelola waktu dan penyiapan pembayaran gaji atas pegawai baru, otorisasi perubahan awal dan periodik atas tarif pembayaran dan tanggal pemutusan hubungan kerja.

2.      Pengelolaan Waktu Dan Penyiapan Pembayaran Gaji

Fungsi ini memiliki kepentingan utama dalam audit atas penggajian karena langsung mempengaruhi beban gaji untuk periode tersebut. Pengelolaan waktu dan penyiapan pembayaran gaji mencakup :

a.      Kartu absen (time card);

Adalah dokumen yang menunjukkan jam berapa seorang pegawai mulai bekerja dan jam berapa selesainya serta jumlah jam kerja setiap hari. Bagi kebanyakan pegawai, kartu absen disiapkan secara otomatis oleh mesin absen. Kartu absen biasanya diberikan mingguan.

b.         Tiket waktu kerja (job time ticket);

Adalah dokumen yang menunjukkan pekerjaan khusus yang dilakukan pekerja pabrik untuk waktu tertentu. Formulir ini digunakan hanya kalau pekerja melakukan tugas yang berbeda atau dalam bagian yang berbeda.

c.       Laporan ikhtisar penggajian (summary payroll report);

Adalah dokumen yang dihasilkan komputer yang mengikhtisarkan penggajian untuk satu periode dalam berbagai bentuk. Salah satu ikhtisar adalah total yang didebit ke masing-masing akun buku besar untuk pembebanan penggajian. Ini sama dengan pembayaran gaji kotor untuk periode tersebut. Laporan ikhtisar lain yang lazim dalam perusahaan manufaktur adalah_.total yang dibebankan ke berbagai pekerjaan dalam sistem akuntansi biaya pekerjaan (job costing system). Demikian pula, komisi yang diterima berdasarkan masing-masing wiraniaga dapat diikhtisarkan.

d.         Jurnal penggajian (payroll journal);

Adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat cek gaji. Buku ini biasanya,menunjukkan gaji kotor, pemotongan, dan penerimaan bersih. Jurnal penggajian dihasilkan setiap waktu dari transaksi penggajian yang terdapat dalam berkas komputer. Rincian dalam jurnal juga terdapat dalam berkas induk gaji. Total jurnal diposting ke buku besar oleh komputer.

e.         Berkas induk penggajian (payroll master file);

Adalah berkas yang digunakan untuk mencatat setiap transaksi penggajian untuk masing-masing pegawai pengelolaan total gaji pegawai yang dibayarkan selama setahun sampai tanggal terakhir. Catatan masing-masing pegawai berisi gaji kotor untuk tiap periode penggajian, pengurangan dari gaji kotor, gaji bersih, nomor dan tanggal cek. Berkas induk dimutakhirkan dari berkas transaksi penggajian pada komputer. Total penghasilan setiap pegawai dalam berkas induk. sama dengan total saldo gaji kotor dalam berbagai akun huku besar.

f.          Pengendalian Intern;

Pengendalian yang memadai atas waktu dalam kartu absen mencakup penggunaan pencatat waktu atau metode lain untuk menjamin bahwa pegawai dibayar menurut jam kerja aktual. Harus terdapat pula pengendalian untuk mencegah seseorang mengabsen bagi beberapa pegawai atau menggunakan kartu absen fiktif.

3.      Pendistribusian Pembayaran Gaji

Penandatanganan dan distribusi cek aktual harus ditangani semestinya untuk mencegah pencurian.

a.         Cek gaji (payroll check);

adalah cek yang diberikan kepada pegawai atas jasa yang telah diberikan. jumlah cek adalah gaji kotor dikurangi pajak dan potongan lain.

b.         Pengendalian Intern;

Pengendalian atas cek seharusnya mencakup pembatasan otorisasi penandatanganan cek oleh pegawai yang berwenang yang tidak mempunyai akses terhadap pengelolaan waktu atau penyiapan pembayaran gaji, distribusi pembayaran gaji oleh seseorang yang tidak terlibat dalam fungsi penggajian lainnya, dan penyetoran kembali gaji yang tidak diambil.