ISI KERTAS KERJA AUDIT

Kertas kerja yang memperlihatkan kecocokan antara “Catatan Akuntansi”, “Laporan Keuangan” , Informasi Lain dan Standar Auditing yang diterapkan dan dilaksanakan oleh Auditor dengan isian dokumentasi meliputi :

1.       Standar Pekerjaan I (Pertama) yaitu Perencanaan pemeriksaan dan Supervisi

2.       Standar Pekerjaan II (Kedua) yaitu Pengendalian Intern untuk merencanakan audit, menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian

3.       Standar Pekerjaan III (Ketiga) yaitu Bukti Audit, Prosedur Audit dan Pengujian untuk sebagai dasar memadai menyatakan pendapat atas laporan keuangan auditan.

KERTAS KERJA AUDIT

SA Seksi 339 Kertas Kerja paragraph 03 mendefinisikan kertas kerja sebagai berikut:

“kertas kerja adalah catatan-catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai prosedur audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya, informasi yang diperolehnya, dan simpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya.”

Contoh kertas kerja adalah program audit, hasil pemahaman terhadap pengndalian intern, analisis, memorandum, surat konfirmasi, representasi klien, ikhtisar dari dokumen-dokumen perusahaan, dan daftar atau komentar yang dibuat atau diperoleh auditor. Data kertas kerja dapat disimpan dalam pita magetik, film, atau media yang lain.

TUJUAN PEMBUATAN KERTAS KERJA AUDIT

Empat tujuan penting pembuatan kertas kerja adalah untuk:

1.       Mendukung pendapat auditor atas laporan keuangan auditan

Kertas kerja dapat digunakan oleh auditor untuk mendukung pendapatnya, dan merupakan bukti bahwa auditor telah melaksanakan audit yang memadai.

2.       Menguatkan simpulan-simpulan auditor dan kompetensi auditnya

Auditor dapat kembali memeriksa kertas kerja yang telah dibuat dalam auditnya, jika di kemudian hari ada pihak-pihak yang memerlukan penjelasan mengenai simpulan atau pertimbangan yang telah dibuat oleh auditor dalam auditnya.

3.       Mengkoordinasi dan mengorganisasi semua tahap audit

Audit yang dilaksanakan oleh auditor terdiri dari berbagai tahap audit yang dilaksanakan dalam berbagai waktu, tempat, dan pelaksana. Setiap audit tersebut menghasilkan berbagai macam bukti yang membentuk kertas kerja. Pengkordinasian dan pengorganisasian berbagai tahap audit tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan kertas kerja.

4.       Memberikan pedoman dalam audit berikutnya

Dari Kertas Kerja dapat diperoleh informasi yang sangat bermanfaat untuk audit berikutnya jika dilakukan audit yang berulang terhadap klien yang sama dalam periode akuntansi yang berlainan, auditor memerlukan informasi mengenai sifat usaha klien, catatan dan akuntansi klien, pengendaian intern klien, dan rekomendasi perbaikan yang diajukan kepada klien dalam audit yang lalu, jurnal-jurnal adjustment yang disarankan untuk menyajikan secara wajar laporn keuangan yang lalu.

KEPEMILIKAN KERTAS KERJA DAN KERAHASIAAN INFORMASI DALAM KERTAS KERJA

SA Seksi 339 Kertas Kerja paragraph 06 mengatur bahwa kertas kerja adalah milik kantor akuntan publik, bukan milik klien atau milik pribadi. Namun, hak kepemilikan kertas kerja oleh kantor akuntan publik masih tunduk pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik yang berlaku, ntuk meghindarkan penggunaan hal-hal yag bersifat rahasia oleh auditor untuk tujuan yangtidak semestinya.

Kertas keja yang bersifat rahasia berdasarkan SA Seksi 339 paragraf 08 mengatur bahwa auditor harus menerapkan prosedur memadai untuk menjaga keamanan kertas kerja dan harus menyimpannya sekurang-kurangnya 10 tahun.

Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik memuat aturan yang berkaitan dengan kerahasiaan kertas kerja. Aturan Etika 301 berbunyi sebagai berikut:

Anggota Kompartemen Akuntan Pubik tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia tanpa persetujuan dari klien.

Hal-hal yang akan membuat auditor dapat memberikan informasi tentang klien kepada pihak lain adalah :

1.       Jika klien tersebut menginginkannya,.

2.       Jika misalnya praktek kantor akuntan dijual kepada akuntan publik lain, jika kertas kerjanya diserahkan kepada pembeli harus atas seijin klien.

3.       Dalam perkara pengadilan (dalam perkara pidana).

4.       Dalam program pengendalian mutu, profesi akuntan publik dapat menetapkan keharusan untuk mengadakan peer review di antara sesame akuntan publik. Untuk me-review kepatuhan auditor terhadap standar auditing yang berlaku, dalam peer review informasi yang tercantum dalam kertas kerja diungkapkan kepada pihak lain (kantor akuntan public lain) tanpa memerlukan izin dari klien yang bersangkutan dengan kertas kerja tersebut.

FAKTOR-FAKTOR YANG HARUS DIPERHATIKAN

Kecakapan teknis dan keahlian professional seorang auditor independen akan tercermin pada kertas kerja yang dibuatnya. Auditor yang kompeten adalah auditor yang mampu menghasilkan kertas kerja yang benar-benar bermanfaat. Ada lima ank e yang harus diperhatikan untuk memenuhi tujuan ini:

1.       Lengkap. Kertas kerja harus lengkap dalam arti:

a.       Berisi semua informasi yang pokok.

b.      Tidak memerlukan tambahan penjelasan secara lisan.

2.       Teliti

Memperhatikan ketelitian penulisan dan perhitungan sehingga kertas kerjanya bebas dari kesalahan tulis dan perhitungan.

3.       Ringkas

Kertas kerta dibatasi pada informasi yang pokok saja dan yang relevan dengan tujuan audit yang dilakukan serta disajikan secara ringkas. Harus menghindari rincian yang tidak perlu, serta merupakan ringkasan dan penafsiran data dan bukan hanya merupakan penyalinan catatan klien ke dalam kertas kerja.

4.       Jelas

Penggunaan istilah yang menimbulkan arti ganda perlu dihindari. Penyajian informasi secara sistematik perlu dilakukan.

5.       Rapi

Kerapian dalam membuat kertas kerja berguna membantu auditor senior dalam me-review hasil pekerjaan stafnya, serta memudahkan auditor dalam meperoleh informasi dari kertas kerja tersebut.

TIPE KERTAS KERJA AUDIT

Isi ketas kerja meliputi semua informasi yang dikumpulan dan dibuat oleh auditor dalam auditnya. Kertas kerja terdiri dari berbagai macam yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam 5 tipe kertas kerja berikut ini :

1.       Program audit (audit program)

Program audit merupakan daftar prosedur audit untuk seluruh audit unsur tertentu, sedangkan prosedur audit adalah instruksi rinci untuk mengumpulkan tipe bukti audit tertentu yang harus diperoleh pada saat tertentu dalam audit. Dalam program audit, auditor menyebutkan prosedur audit yang harus diikuti dalam melakukan verifikasi setiap unsur yang tercantum dalam laporan keuangan, tanggal dan paraf pelaksana prosedur audit tersebut, serta penunjukan indeks kertas kerja yang dihasilkan. Dengan demikian, program audit berfungsi sebagai suatu alat yang bermanfaat untuk menetapkan jadwal pelaksanaan dan pengawasan pekerja audit.

Program audit dapat digunakan untuk merencanakan jumlah orang yang diperlukan untuk melaksanakan audit beserta komposisinya, jumlah asisten dan auditor junior yang akan ditugasi, taksiran jam yang akan dikonsumsi, serta untuk memungkinkan auditor yang berperan sebagai supervisor dapat mengikuti program audit yang sedang berlangsung.

2.       Working trial balance

Working Trial Balance adalah suatu daftar yang berisi saldo-saldo akun buku besar pada akhir tahun yang diaudit dan pada akhir tahun sebelumnya, kolom-kolom untuk adjustment dan penggolongan kembali yang diusulkan oleh auditor, serta saldo-saldo setelah koreksi auditor yang akan tampak dalam laporan keuangan auditan (audited financial statements). 

3.       Ringkasan jurnal adjustment

Dalam proses auditnya, auditor mungkin menemukan kekeliruan dalam laporan keuangan dan catatan akuntansi kliennya. Untuk membetulkan kekeliruan tersebut, auditor membuat draft jurnal adjustment yang nantinya akan dibicarakan dengan klien. Disamping itu, auditor juga membuat jurnal penggolongan kembali (reclassification entries) untuk unsur, yang meskipun tidak salah dicatat oleh klien, namun untuk kepentingan penyusunan laporan keuangan yang wajar, harus digolongkan.

Jurnal adjustment yang diusulkan oleh auditor biasanya diberi nomor urut dan untuk jurnal penggolongan kembali diberi identitas huruf. Setiap jurnal adjustment maupun jurnal penggolongan kembali harus disertai penjelasan yang lengkap.

Jurnal adjustment berbeda dengan jurnal penggolongan kembali. Jurnal penggolongan kembali digunakan oleh auditor hanya untuk memperoleh pengelompokkan yang benar dalam laporan keuangan klien. Jurnal ini digunakan untuk menggolongkan kembali suatu jumlah dalam kertas kerja auditor; tidak untuk disarankan agar dibukukan ke dalam catatan akuntansi klien.

Di lain pihak, jurnal adjustment digunakan oleh auditor untuk mengoreksi catatan akuntansi klien yang salah, sehingga jurnal ini disarankan oleh auditor kepada klien  untuk dibukukan dalam catatan akuntansi kliennya. Oleh auditor, jurnaladjustment dan penggolongan kembali ini mula-mula dicatat dalam skedul pendukung dan ringkasan jurnal adjustment. Emudian jurnal-jurnal tersebut diringkas dari berbagai skedul pendukung ke dalam skedul utama yang berkaitan ank e dalam working trial balance.

4.       Skedul utama (lead schedule atau top schedule)

Skedul utama adalah kertas kerja yang digunakan untuk meringkas informasi yang dicatat dalam skedul pendukung untuk akun-akun yang berhubungan. Skedul utama ini digunakan untuk menggabungkan akun-akun buku besar yang sejenis, yang jumlah saldonya akan dicantumkan dalam laporan keuangan dalam satu jumlah.

Skedul utama memiliki kolom yang sama dengan kolom-kolom yang terdapat dalam working trial balance. Jumlah total tiap-tiap kolom dalam skedul utama dipindahkan ke dalam kolom yang berkaitan dengan working trial balance.

5.       Skedul pendukung (supporting schedule)

Pada waktu auditor melakukan verifikasi terhadap unsur-unsur yang tercantum dalam laporan keuangan klien, ia membuat berbagai macam kertas kerja pendukung yang menguatkan informasi keuangan dan operasional yang dikumpulkannya. Dalam setiap skedul pendukung harus dicantumkan pekerjaan yang telah dilakukan oleh auditor dalam memverifikasi dan menganalisis unsur-unsur yang dicantumkan dalam daftar tersebut, metode verifikasi yang digunakan, pertanyaan yang timbul dalam audit, serta jawaban atas pertanyaan tersebut. Skedul pendukung harus memuat juga berbagai simpulan yang dibuat oleh auditor.

SUSUNAN KERTAS KERJA

1.       Draft Laporan Audit (Audit Report)

2.       Laporan Keuangan Auditan

3.       Ringkasan Informasi bagi reviewer

4.       Program Audit

5.       Laporan Keuangan / Lembar Kerja yg dibuat klien

6.       Ringkasan Jurnal Adjustment

7.       Working Trial Balance

8.       Skedul Utama

9.       Skedul Pendukung

JENIS PENGARSIPAN KERTAS KERJA

1.       Arsip Kini (Current File)

Arsip audit tahunan untuk setiap aduit yang telah diselesaikan.

2.       Arsip Permanen (Permanent File)

Arsip data yang secara relatif tidak ada perubahan yaitu :

·         Anggaran RT Klien

·         Bagan Organisasi

·         Pedoman Akun, Prosedur dan Data yang berhubungan Pengendalian intern.

·         Perjanjian Penting

·         Tata letak pabrik, proses produksi, dan produk pokok perusahan

·         Natulen Rapat Redaksi, Pemegang Saham dan Komite-komite

FRAUD

Berdasarkan defenisi dari The Institute of Internal Auditor (“IIA”), yang dimaksud dengan fraud adalah “An array of irregularities and illegal acts characterized by intentional deception” : sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja.

Association of Certified Fraud Examinations (ACFE-2000), salah satu asosiasi di USA yang mendarmabaktikan kegiatannya dalam pencegahan dan pemberantasan kecurangan, mengkategorikan kecurangan dalam tiga kelompok sebagai berikut:

1. Kecurangan Laporan Keuangan (Financial Statement Fraud)

Kecurangan Laporan Keuangan dapat didefinisikan sebagai kecurangan yang dilakukan oleh manajemen dalam bentuk salah saji material Laporan Keuangan yang merugikan investor dan kreditor. Kecurangan ini dapat bersifat financial atau kecurangan non financial.

2. Penyalahgunaan aset (Asset Misappropriation)

Penyalahagunaan aset dapat digolongkan ke dalam ‘Kecurangan Kas’ dan ‘Kecurangan atas Persediaan dan Aset Lainnya’, serta pengeluaran-pengeluaran biaya secara curang (fraudulent disbursement).

3. Korupsi (Corruption)

Korupsi dalam konteks pembahasan ini adalah korupsi menurut ACFE, bukannya pengertian korupsi menurut UU Pemberantasan TPK di Indonesia. Menurut ACFE, korupsi terbagi ke dalam pertentangan kepentingan (conflict of interest), suap (bribery), pemberian illegal (illegal gratuity), dan pemerasan (economic extortion).

Fraud Prevention

Pencegahan terhadap akan terjadinya suatu perbuatan curang akan lebih mudah daripada mengatasi bila telah terjadi kecurangan tersebut. Dalam mencegah dan mendeteksi serta menangani fraud sebenarnya ada beberapa pihak yang terkait: yaitu akuntan (baik sebagai auditor internal, auditor eksternal, atau auditor forensik) dan manajemen perusahaan. Peran dan tanggung jawab msaing-masing pihak ini dapat digambarkan sebagai suatu siklus yang dinamakan Fraud Deterrence Cycle atau siklus pencegahan fraud.

• Corporate Governance dilakukan oleh manajemen yang dirancang dalam rangka mengeliminasi atau setidaknya menekan kemungkinan terjadinya fraud. Corporate governance meliputi budaya perusahaan, kebijakan-kebijakan, dan pendelegasian wewenang. 
• Transaction Level Control Process yang dilakukan oleh auditor internal, pada dasarnya adalah proses yang lebih bersifat preventif dan pengendalian yang bertujuan untuk memastikan bahwa hanya transaksi yang sah, mendapat otorisasi yang memadai yang dicatat dan melindungi perusahaan dari kerugian. 
• Retrospective Examination yang dilakukan oleh Auditor Eksternal diarahkan untuk mendeteksi fraud sebelum menjadi besar dan membahayakan perusahaan. 
• Investigation and Remediation yang dilakukan forensik auditor. Peran auditor forensik adalah menentukan tindakan yang harus diambil terkait dengan ukuran dan tingkat kefatalan fraud, tanpa memandang apakah fraud itu hanya berupa pelanggaran kecil terhdaap kebijakan perusahaan ataukah pelanggaran besar yang berbentuk kecurangna dalam laporan keuangan atau penyalahgunaan aset. 

Pencegahan kecurangan dilakukan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai 3 (tiga) tujuan pokok yaitu; keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum & peraturan yang berlaku. (COSO: 1992). Untuk hal tersebut, kecurangan yang mungkin terjadi harus dicegah antara lain dengan cara-cara berikut :

1. Membangun struktur pengendalian intern yang baik

Dalam memperkuat pengendalian intern di perusahaan, COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission, pengendalian intern terdiri atas 5 (lima) komponen yang saling terkait yaitu :

• Lingkungan pengendalian (control environment) menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya.
• Penaksiran risiko (risk assessment) adalah identifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menenetukan bagaimana risiko harus dikelola.
• Standar Pengedalian (control activities) adalah kebijakan dari prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur yang dimaksud berkaitan dengan: Penelaahan terhadap kinerja, Pengolahan informasi, Pengendalian fisik, Pemisahan tugas
• Informasi dan komunikasi (information and communication) adalah pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dari waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggungjawab mereka.
• Pemantauan (monitoring) adalah proses menentukan mutu kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan mencakup penentuan disain dan operasi pengendalian yang tepat waktu dan pengambilan tindakan koreksi.

2. Mengefektifkan aktivitas pengendalian

• Review Kinerja : Aktivitas pengendalian ini mencakup review atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran, prakiraan, atau kinerja priode sebelumnya
• Pengolahan informasi : Berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi.
• Pengengendalian fisik : Aktivitas pengendalian fisik mencakup keamanan fisik aktiva, penjagaan yang memadai terhadap fasilitas yang terlindungi dari akses terhadap aktiva dan catatan; otorisasi untuk akses ke program komputer dan data files; dan perhitungan secara periodik dan pembandingan dengan jumlah yang tercantum dalam catatan pengendali.
• Pemisahan tugas

3. Meningkatkan kultur organisasi

Meningkatkan kultur organisasi dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang saling terkait satu sama lain agar dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasikan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah (menurut Saifuddien Hasan,2000):

• Keadilan (Fairness) 
• Transparansi 
• Akuntabilitas (Accountability) 
• Tanggung jawab (Responsibility) 
• Moralitas 
• Kehandalan (Reliability) 
• Komitmen 

4. Mengefektifkan fungsi internal audit

5. Menciptakan struktur pengajian yang wajar dan pantas

6. Mengadakan Rotasi dan kewajiban bagi pegawai untuk mengambil hak cuti

7. Memberikan sanksi yang tegas kepada yang melakukan kecurangan dan berikan penghargaan kepada mereka yang berprestasi

8. Membuat program bantuan kepada pegawai yang mendapatkan kesulitan baik dalam hal keuangan maupun non keuangan

9. Menetapkan kebijakan perusahaan terhadap pemberian-pemberian dari luar harus diinformasikan dan dijelaskan pada orang-orang yang dianggap perlu agar jelas mana yang hadiah dan mana yang berupa sogokan dan mana yang resmi

10. Menyediakan sumber-sumber tertentu dalam rangka mendeteksi kecurangan karena kecurangan sulit ditemukan dalam pemeriksaan yang biasa-biasa saja

11. Menyediakan saluran saluran untuk melaporkan telah terjadinya kecurangan hendaknya diketahui oleh staf agar dapat diproses pada jalur yang benar

FRAUD DETECTION

Berikut adalah gambaran secara garis besar pendeteksian kecurangan berdasar penggolongan kecurangan oleh ACFE tersebut di atas.

1. Kecurangan Laporan Keuangan (Financial Statement Fraud).

Kecurangan dalam penyajian laporan keuangan umumnya dapat dideteksi melalui analisis laporan keuangan sebagai berikut:

• analisis vertikal, yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara item-item dalam laporan laba rugi, neraca, atau Laporan arus kas dengan menggambarkannya dalam persentase. Sebagai contoh, adanya kenaikan persentase hutang niaga dengan total hutang dari rata-rata 28% menjadi 52% dilain pihak adanya penurunan persentase biaya penjualan dengan total penjualan dari 20% menjadi 17% mungkin dapat menjadi satu dasar adanya pemeriksaan kecurangan. 
• analisis horizontal, yaitu teknik untuk menganalisis persentase-persentase perubahan item laporan keuangan selama beberapa periode laporan. Sebagai contoh adanya kenaikan penjualan sebesar 80% sedangkan harga pokok mengalami kenaikan 140%. Dengan asumsi tidak ada perubahan lainnya dalam unsur-unsur penjualan dan pembelian, maka hal ini dapat menimbulkan sangkaan adanya pembelian fiktif, penggelapan, atau transaksi illegal lainnya 
• analisis rasio, yaitu alat untuk mengukur hubungan antara nilai-nilai item dalam laporan keuangan. Sebagai contoh adalah current ratio, adanya penggelapan uang atau pencurian kas dapat menyebabkan turunnya perhitungan rasio tersebut. 

2. Asset Misappropriation (Penyalahgunaan aset).

Teknik untuk mendeteksi kecurangan-kecurangan kategori ini sangat banyak variasinya. Namun, pemahaman yang tepat atas pengendalian intern yang baik dalam pos-pos tersebut akan sangat membantu dalam melaksanakan pendeteksian kecurangan. Dengan demikian, terdapat banyak sekali teknik yang dapat dipergunakan untuk mendeteksi setiap kasus penyalahgunaan aset. Masing-masing jenis kecurangan dapat dideteksi melalui beberapa teknik yang berbeda. Misalnya, untuk mendeteksi kecurangan dalam pembelian ada beberapa metode deteksi yang dapat digunakan. Metode-metode tersebut akan sangat efektif bila digunakan secara kombinasi gabungan, setiap metode deteksi akan menunjukkan anomalies/gejala penyimpangan yang dapat diinvestigasi lebih lanjut untuk menentukan ada tidaknya kecurangan. Selain itu, metode-metode tersebut akan menunjukkan kelemahan-kelemahan dalam pengendalian intern dan mengingatkan/memberi peringatan pada auditor akan adanya potensi terjadinya kecurangan di masa mendatang.

• Analytical review : Suatu review atas berbagai akun yang mungkin menunjukkan ketidakbiasaan atau kegiatan-kegiatan yang tidak diharapkan. Sebagai contoh adalah perbandingan antara pembelian barang persediaan dengan penjualan bersihnya yang dapat mengindikasikan adanya pembelian yang terlalu tinggi atau terlalu rendah biala dibandingkan dengan tingkat penjualannya. Metode analitis lainnya adalah perbandingan pembelian persediaan bahan baku dengan tahun sekarang yang mungkin mengindikasikan adanya kecurangan overbilling scheme atau kecurangan pembelian ganda. 
• Statistical sampling : Sebagaimana persediaan, dokumen dasar pembelian dapat diuji secara sampling untuk menentukan ketidakbiasaan (irregularities), metode deteksi ini akan efektif jika ada kecurigaan terhadap satu attributnya, misalnya pemasok fiktif. Suatu daftar alamat PO BOX akan mengungkapkan adanya pemasok fiktif Vendor or outsider complaints. Komplain/keluhan dari konsumen, pemasok, atau pihak lain merupakan alat deteksi yang baik yang dapat mengarahkan auditor untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut 
• Site visit – observation : Observasi ke lokasi biasanya dapat mengungkapkan ada tidaknya pengendalian intern di lokasi-lokasi tersebut. Observasi terhadap bagaimana transaksi akuntansi dilaksanakan kadangkala akan memberi peringatan pada CFE akan adanya daerah-daerah yang mempunyai potensi bermasalah. Dalam banyak kasus kecurangan, khususnya kasus pencurian dan penggelapan aset, biasanya terdapat tiga faktor, yaitu:1] ada satu tekanan pada seseorang, seperti kebutuhan keuangan, 2] adanya kesempatan untuk melakukan kecurangan dan menyembunyikan kecurangan yang dilakukan, 3] adanya cara pembenaran perilaku tersebut yang sesuai dengan tingkatan integritas pelakunya.

3. Corruption (Korupsi)

Sebagian besar kecurangan ini dapat dideteksi melalui keluhan dari rekan kerja yang jujur, laporan dari rekan, atau pemasok yang tidak puas dan menyampaikan komplain ke perusahaan. Atas sangkaan terjadinya kecurangan ini kemudian dilakukan analisis terhadap tersangka atau transaksinya. Pendeteksian atas kecurangan ini dapat dilihat dari karakteristik (Red flag) si penerima maupun si pemberi.

PROFESIONALISME AUDITOR INTERNAL

A. Auditor Internal

Peran internal audit adalah suatu fungsi penilaian yang independen yang ada dalam suatu organisasi dengan tujuan menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk membantu para anggota organisasi agar mereka dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Profesi internal auditor sangat di tuntut akan kemampuannya memberikan jasa yang terbaik sesuai dengan yang dibutuhkan dan diperintahkan oleh manajemen tertinggi organisasi.

Untuk meningkatkan kualitas peran auditor internal dalam mengungkapkan temuan audit, auditor internal memerlukan kemampuan profesional yaitu kemampuan individu dalam melaksanakan tugas, yang berarti kualifikasi personalia yang sesuai dengan bidang tugas internal audit dan berkaitan dengan kemampuan profesionalnya dalam bidang audit serta penguasaan atas bidang operasional terkait dengan kegiatan perusahaan.

B. Sikap Profesionalisme Auditor Internal

Auditor internal yang profesional harus memiliki independensi untuk memenuhi kewajiban profesionalnya; memberikan opini yang objektif, tidak bias, dan tidak dibatasi; dan melaporkan masalah apa adanya, bukan melaporkan sesuai keinginan eksekutif atau lembaga (Sawyer: 2006:35).

Sikap profesional yang harus dimiliki oleh seorang auditor internal adalah :

1.      Kesesuaian dengan standar profesi.

Para pemeriksa internal harus mematuhi standar profesi dalam melakukan pemeriksanaan. Kode etik menetapkan standar profesi dan menetapkan dasar bagi pelaksanaannya. Kode etik menghendaki standar yang tinggi bagi kejujuran, sikap objektif, ketekunan dan loyalitas yang harus di penuhi oleh auditor internal.

2.      Pengetahuan dan kecakapan.

Para pemeriksa internal harus memiliki pengetahuan, kecakapan, dan berbagai ilmu disiplin ilmu yang penting dalam pelaksanaan pemeriksaan. Sikap internal auditor harus memiliki pengetahuan dan kecakapan sebagai berikut :

·         Keahlian internal auditor dalam menerapkan berbagai standar, prosedur, dan tehnik audit yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Keahlian berarti kemampu dalam menerapkan pengetahuan pada persoalan yang umumnya dihadapi dan menyelesaikan persoalan tersebut tanpa perlu mempelajari kembali secara luas dan bantuan atau asestensi yang berarti dari pihak lain.

·         Keahlian dalam prinsip-prinsip dan tehnik-tehnik akuntansi yang diperlukan oleh auditor yang pekerjaannya secara luas berhubungan dengan berbagai catatan dan laporan keuangan

·         Memahami prinsip-prinsip manajemen yang diperlukan untuk mengenal dan mengevaluasi dari penyimpangan atau deviasi dalam praktek usaha yang baik. Pemahaman berarti kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang luas dalam situasi yang umumnya dihadapi dan mampu melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk mendapatkan pemecahan atau solusi yang tepat.

·         Diperlukan pemahaman terhadap dasar dari berbagai pengetahuan, seperti akuntansi, ekonomi, hukum, perdagangan, perpajakan, keuangan, metode-metode kuantitatif, dan system informasi yang terkomputerisasi. Pemahaman disini berarti kemampuan untuk mengetahui berbagai persoalan yang ada atau mungkin timbul dan untuk memecahkan lebih lanjut yang akan di lakukan atau bantuan yang akan diperoleh.

3.      Hubungan antar manusia dan komunikasi.

Para pemeriksa internal haruslah memiliki kemampuan untuk menghadapi orang lain dan berkomunikasi secara efektif.

·         Para internal auditor haruslah memahami hubungan antar manusia dan mengembangkan hubungan baik dengan pihak yang diperiksa.

·         Para internal auditor haruslah memiliki kecakapan dalam komunikasi lisan dan tulisa sehingga mereka dapat secara jelas dan efektif menyampaikan berbagai hal seperti tujuan audit, evaluasi, kesimpulan, dan rekomendasi.

4.      Pendidikan berkelanjutan.

Para pemeriksa internal harus meningkatkan kemampuan teknisnya melalui pendidikan yang berkelanjutan.

5.      Ketelitian professional.

Pemeriksa internal harus melaksanakan ketelitian professional yang sepantasnya dalam melaksanakan pemeriksaan.

Kriteria profesionalisme auditor internal menurut Sawyer (2006: 10-11) dalam Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Internal Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (FKSPI BUMN/BUMD), dan Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) :

1.      Service to the Public (Pelayanan terhadap Masyarakat)

Auditor internal menyediakan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya baik dalam perusahaan maupun organisasi. Kode etik audit internal mewajibkan anggota The Institute of Internal Auditors (IIA) untuk menghindari keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang dan ilegal.

2.      Long Specialized Training (Pelatihan Jangka Panjang)

Auditor internal yang profesional yaitu orang-orang yang telah mengikuti pelatihan, lulus dari ujian pendidikan audit internal dan telah mendapatkan sertifikasi.

3.      Subscription to a code of ethic (Taat pada kode etik)

Sebagai suatu profesi, ciri utama internal auditor adalah kesediaan menerima tanggung jawab terhadap kepentingan pihak-pihak yang dilayani. Agar dapat mengemban tanggung jawab yang efektif, auditor internal perlu memelihara standar perilaku yang tinggi. Kode etik bagi para auditor internal memuat standar perilaku sebagai pedoman tingkah laku yang dikehendaki dari anggota profesi secara individual. Para auditor internal wajib menjalankan tanggung jawab profesinya dengan bijaksana, penuh martabat dan kehormatan.

4.      Membership in an association and attendance at meetings (anggota dari organisasi pofesi)

The Institute of Internal Auditors (IIA) merupakan asosiasi profesi auditor internal tingkat internasional yang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. IIA merupakan wadah bagi para auditor internal yang mengembangkan ilmu audit internal agar para anggotanya mampu bertanggung jawab dan kompeten dalam menjalankan tugasnya, menjunjung tinggi standar, pedoman praktik audit internal dan etika supaya anggotanya profesional dalam bidangnya. Di Indonesia telah terdapat beberapa organisasi profesi seperti yang dikutip Hiro Tugiman (2006: 25) yaitu: “Auditor internal Indonesia telah terdapat berbagai nama dan sebutan organisasinya yang muncul sekitar dua-tiga dasawarsa yang lalu, antara lain: (1) The Institute of Internal Auditors Indonesia Chapter, (2) Forum Komunikasi Satuan Pengawasan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah (FKPSI BUN/BUMD); (3) Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA); (4) Dewan Sertifikasi Qualified Internal Auditors (DS-QIA); (5) Perhimpunan Audior Internal Indonesia (PAII).”

5.      Publication of journal aimed at upgrading ractice (Jurnal publikasi)

The Institute of internal Auditors (IIA) mempublikasikan jurnal tentang teknik auditor internal, seperti halnya buku-buku panduan, studi penelitian, monograf, presentasi audio visual, materi instruksi lainnya.

6.      Examination to test entrance knowledge (Pengembangan profesi berkelanjutan)

Dalam setiap pengawasan, auditor internal haruslah melaksanakan tugasnya dengan memperhatikan keahlian dan kecermatan profesional. Salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensinya yaitu dengan pengembangan profesi yang berkelanjutan.

7.      License by the state or certification by a board (Ujian sertifikasi)

The Institute of Internal Auditors pertama kali mengeluarkan program sertifikasi pada tahun 1974. Kandidat harus lulus pada ujian selam dua hari beturut-turut dengan subjek yang mempunyai range yang luas. Kandidat yang lulus akan menerima Certification of Internal Audiotrs (CIA).

C. Kualitas Profesional Auditor Internal

Profesi audit internal mengalami perkembangan cukup berarti pada awal abad 21, sejak munculnya kasus Enron & Worldcom yang menghebohkan kalangan dunia usaha. Meskipun reputasi audit internal sempat terpuruk oleh berbagai kasus kolapsnya beberapa perusahaan tersebut yang melibatkan peran auditor, namun profesi auditor internal ternyata semakin hari semakin dihargai dalam organisasi.

Saat ini profesi auditor internal turut berperan dalam implementasi Good Corporate Governance (GCG) di perusahaan maupun Good Government Governance (GGG) di pemerintahan. Good governance merupakan pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan, transparan, akuntabel, dan efektif dalam pelayanan publik. Jadi, menurutnya ada beberapa karakteristik pada tata kelola yang baik. Di antaranya ialah fokus pada tujuan organisasi dan manfaatnya bagi masyarakat; pelaksanaan secara efektif dengan tupoksi yang jelas; mempromosikan nilai-nilai untuk seluruh organisasi dan menunjukkan nilai-nilai good governance melalui perilaku; mengambil keputusan yang transparan dan mengelola resiko; mengembangkan kapasitas dan kapabilitas lembaga agar efektif; dan mempertimbangkan seluruh stakeholder dan menyusun pertanggungjawaban yang realistis.

Kesesuaian dengan standar profesi, Hiro Tugiman (1997:29) berpendapat bahwa: “para pemeriksa internal harus mematuhi standar profesional dalam melakukan pemeriksaan”. Kode etik menetapkan standar profesi dan menetapkan dasar bagi pelaksanaanya. Kode etik menghendaki standar yang tinggi bagi kejujuran, sikap objektif, ketekunan, dan loyalitas, yang harus dipenuhi oleh internal auditor.

Pendidikan berkelanjutan, Hiro Tugiman (1977:31) berpendapat bahwa: “para pemeriksa internal harus meningkatkan kemampuan teknisnya melalui pendidikan yang berkelanjutan”.

Para auditor berkewajiban meneruskan pendidikannya dengan tujuan meningkatkan keahliannya. Mereka harus berusaha memperoleh informasi tentang kemajuan dan perkembangan baru dalam standar, prosedur, dan teknik-teknik audit. Pendidikan lebih lanjut dapat diperoleh melalui keanggotaan dan berpartisipasi dalam perkumpulan profesi, kehadiran dalam berbagai konfrensi, seminar, kursus yang diadakan oleh suatu universitas, program pelatihan yang dilaksanakan oleh organisasi (in-house training programs) dan berpartisipasi dalam proyek penelitian. Pendidikan berkelanjutan juga bertujuan untuk memperoleh sertifikat qualified internal auditor (QIA).

Ketelitian profesional, Hiro Tugiman (1977:31) berpendapat bahwa ”pemeriksa internal harus melaksanakan ketelitian profesional yang sepantasnya dalam melakukan pemeriksaan”.

1.      Ketelitian profesional sepantasnya menghendaki penerapan ketelitian dan kecakapan yang secara patut diduga akan dilakukan oleh seorang auditor yang bijaksana dan kompeten, dalam keadaan yang sama atau mirip. Karenanya, ketelitian profesional haruslah sesuai dengan tingkat kesulitan audit yang sedang dilaksanakan. Dalam menerapkan ketelitian profesional yang sepantasnya, internal auditor harus mewaspadai berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja, kesalahan atauerror, kelalaianm ketidakefektivan, pemborosan, ketidakefisienan, dan konflik kepentingan. Mereka harus mengidentifikasi kontrol yang lemah dan merekomendasikan perbaikan untuk menciptakan kesesuaian dengan berbagai prosedur dan praktek yang sehat.

2.      Ketelitian yang selayaknya menghendaki suatu ketelitian yang kompoten bukanlah pelaksanaan yang harus sempurna, tanpa ada kesalahan, atau hasilnya luar bisa. Ketelitian yang selayaknya mewajibkan internal auditor melakukan pengujian dan melakukan verifikasi terhadap suatu lingkup yang pantas dan tidak harus melakukan audit secara mendetail atau terperinci terhadap seluruh transaksi. Karenanya, auditor tidaj dapat memberikan jaminan mutlak bahwa didalam organisasi tidak terdapat suatu ketidaksesuaian atau ketidakberesan. Walau demikian, kemungkinan terjadinya ketidakberesan atau ketidaksesuaian secara material haruslah dipertimbangkan atau diperhatikan pada saat internal auditor melaksanakan tugas audit.

3.      Apabila internal auditor mencurigai atau menduga telah terjadi pelanggaran, pejabat yang berwenang di dalam organisasi haruslah diberitahu. Auditor dapat merekomendasikan apakah perlu melakukan penyelidikan atas keadaan tersebut. Kemudian, auditor harus mereview atau meninjau untuk meyakinkan apakah tanggung jawab bagian internal audit telah dipenuhi.

4.      Melaksanakan kegiatan profesional yang selayaknya berarti menggunakan kecakapan dan penilaian audit yang pantas pada saat melakukan pemeriksaan.

5.      Ketelitian profesional yang selayaknya mencakup mengadakan evaluasi atas standar pekerjaan atau operasi yang telah ditetapkan dan menentukan apakah standar tersebut diterima dan dapat dipenuhi. Apabila suatu standar dianggap samar atau tidak jelas, harus segera dilakukan penafsiran oleh pihak yang berwenang. Apabila berwenang menafsirkan atau menentukan standar pekerjaan atau operasi, internal auditor harus membuat kesepakatan dengan pihak yang diperiksa tentang standar yang akan dipergunakan untuk mengukur pelaksanaan operasi atau pekerjaan.

D. Sikap Profesionalisme Internal Auditor Terhadap Peranan Internal Auditor Dalam Pengungkapan Temuan Audit

Seorang internal audit yang profesional akan selalu berusaha untuk mencapai hasil terbaik dalam segala hal yang ia kerjakan. Prinsip-prinsip yang menjadi pedoman internal auditor dalam melakukan pengungkapan adalah sebagai berikut:

1.      Pusatkan perhatian pada berbagai perbaikan atau kemajuan operasional yang telah di capai dan berikan pengungkapan yang terperinci, terutama sekali kepada auditee dan pihak lain yang secara langsung berkepentingan terhadap tindakan korektif.

2.      Berbagai jaminan yang diberikan kepada manajemen yang memiliki tingkatan yang lebih tinggi daripada auditee terutama sekali harus di dasarkan pada kondisi yang diharapkan dari area yang ditinjau apabila tindakan korektif akan dilaksanakan, hindari pengungkapan berbagai temuan audit yang akan merugikan auditee

3.      Bila dukungan manajemen senior terhadap fungsi audit tergantung pada sikap yang ditunjukka oleh manajemen pada tingkatan yang lebih rendah, internal auditor harus menghindari keterlibatan dalam pengevaluasian pelaksanaan kegiatan manajerial yang akan menyebabkan auditee menunjukkan sikap defentif.

4.      Pengungkapan yang dilakukan kepada manajemen senior dan dewan komisaris harus dibatasi sehingga hanya meliputi gambaran tentang program audit dan berbagai hasil umum yang telah di capai.

5.      Jangan pernah mengungkapkan berbagai temuan audit secara terperinci agar internal auditor mendapat nilai dengan mengorbankan auditee dan manajemen operasional. Bila pengungkapan terpaksa harus dilakukan, internal auditor harus berusaha untuk menampilkan hasil-hasil audit sebagai hasil yang dicapai oleh manajemen dan internal auditor secara bersama-sama.

6.      Secara umum, internal auditor harus berusaha menangani masalah pengungkapan sedemikian rupa dengan tujuan meningkatkan dukungan terhadap fungsi internal audit dari semua tingkatan di organisasi

7.      Internal auditor harus mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan yang telah diberikan oleh auditee dan manajemen operasional kepada dirinya.

E. Kesimpulan

1.      Bahwa sikap profesionalisme internal auditor diukur dari kode etik dan sikap objektif. Sikap objektif para internal auditor di tunjukkan dengan melakukan penugasan staf yang di rotasikan secara periodic serta diadakannya pemeriksaan atas lapora audit sebelum audit tersebut di keluarkan.

2.      Pengetahuan kecakapan, diukur dari kemampuan menerapkan pengetahuan dan pemahaman tentang dasar pengetahuan, yang ditempuh dengan cara diadakannya pelatihan tentang dasar pengetahuan, yang di tempuh dengan cata di adakannya pelatihan dikempat kerja dan training behavior.

3.      Hubungan antar manusia dan komunikasi, diukur dari hubungan dengan pihak yang di periksa dan komunikasi lisan dan tulisan.

4.      Pendidikan berkelanjutan, diukur dari kemampuan teknis dan sertifikasi CIA atau QIA.

5.      Ketelitian profesional diukur dari penerapan ketelitian dan kecakapan.

6.      Internal auditor hanya mengusulkan suatu metode atau metode alternatif untuk memperbaiki kondisi sedangkan memilih tindakan koreksi merupakan pekerjaan manajemen.